KNPB: Papua Barat Bagian yang Tak Terpisahkan dari Komunitas Pasifik

Jakarta, TIKUS TANAH -- Papua Barat adalah bagian yang tak terpisahkan dari komunitas Pasifik. Hal itu ditandai dengan Papua Barat terlibat dan menjadi anggota dalam South Pasific Commision (SPC).

Dalam keterangan tertulis yang diterima majalahselangkah.com, Selasa (1/9/2015), sekretaris umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat, Ones Suhuniap menegaskan, sebelum Papua Barat dianeksasi Indonesia pada tahun 1961 (saat itu Netherland Niew Guinea) Papua Barat ikut terlibat dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Pasifik.

"Sejak saat itu kolonial Indonesia telah mengeluarkan West Papua dari pertemuan-pertemuan kawasan, dan menjadikan West Papua sebagai ladang pembantaian, eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA)," tulis Suhuniap dalam keterangan tertulis itu.

Meski demikian, lanjut dia, perjuangan politik West Papua untuk menentukan nasib sendiri terus berlanjut.

Pernyataan itu dipertegas Ketua Umum KNPB Pusat, Victor Yeimo. Kata dia, perjuangan bangsa Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri yang dilakukan masyarakat adalah bagian dari upaya melengkapi proses Dekolonisasi di kepulauan-kepulauan Pasifik yang belum tuntas sepenuhnya dilaksanakan. Penindasan yang sedang dialami oleh bangsa Papua adalah bagian dari krisis yang mengganggu stabilitas politik, ekonomi di kawasan Pasifik.

"Kami berharap para Pemimpin negara-negara Pasifik untuk mendesak PBB memberikan 'advisory opinion' (nasehat hukum) tentang status hukum dan politik West Papua dan mendorong West Papua didaftarkan ke komite dekolonisasi PBB," ungkap Yeimo.

Kehancuran hutan Papua yang merupakan nafas bagi planet ini, dihancurkan akibat kolonialisme Indonesia dan kapitalisme global. Hal itu adalah adalah ancaman yang mengerikan dagi masa depan pulau-pulau di Pasifik dari ancaman global warming.

"Tidak ada cara lain, selain membebaskan West Papua dari kolonialisme Indonesia dan kapitalisme global demi menjaga hutan sebagai sumber kehidupan kita," kata Victor tegas.

Ditegaskan, saat ini Indonesia menjadikan Papua sebagai wilayah protektorat yang harus diisolasi dari pantauan internasional selain pemusnahan etnis bangsa Papua secara terbuka maupun tersistematis terus berlangsung di Papua.

Ia meminta para pimpinan negara-negara Pasifik untuk mengirim tim Pencari Fakta untuk menginvestigasi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Indonesia terhadap masyarakat asli Papua.

Yeimo juga memberikan dukungan kepada United Lilberation Movement for West Papua (ULMWP) yang akan hadir mewakili rakyat Papua Barat sebagai observer untuk berperan aktif dalam membicarakan serta menyelesaikan persoalan di kawasan Pasifik secara bersama-sama pada Forum Kepulauan Pasifik (Pasific Island Forum/PIF) di Papua Nugini yang akan berlangsung 7-11 September 2015 mendatang.