KNPB: Papua Barat Bagian yang Tak Terpisahkan dari Komunitas Pasifik

Jakarta, TIKUS TANAH -- Papua Barat adalah bagian yang tak terpisahkan dari komunitas Pasifik. Hal itu ditandai dengan Papua Barat terlibat dan menjadi anggota dalam South Pasific Commision (SPC).

Dalam keterangan tertulis yang diterima majalahselangkah.com, Selasa (1/9/2015), sekretaris umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat, Ones Suhuniap menegaskan, sebelum Papua Barat dianeksasi Indonesia pada tahun 1961 (saat itu Netherland Niew Guinea) Papua Barat ikut terlibat dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Pasifik.

"Sejak saat itu kolonial Indonesia telah mengeluarkan West Papua dari pertemuan-pertemuan kawasan, dan menjadikan West Papua sebagai ladang pembantaian, eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA)," tulis Suhuniap dalam keterangan tertulis itu.

Meski demikian, lanjut dia, perjuangan politik West Papua untuk menentukan nasib sendiri terus berlanjut.

Pernyataan itu dipertegas Ketua Umum KNPB Pusat, Victor Yeimo. Kata dia, perjuangan bangsa Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri yang dilakukan masyarakat adalah bagian dari upaya melengkapi proses Dekolonisasi di kepulauan-kepulauan Pasifik yang belum tuntas sepenuhnya dilaksanakan. Penindasan yang sedang dialami oleh bangsa Papua adalah bagian dari krisis yang mengganggu stabilitas politik, ekonomi di kawasan Pasifik.

"Kami berharap para Pemimpin negara-negara Pasifik untuk mendesak PBB memberikan 'advisory opinion' (nasehat hukum) tentang status hukum dan politik West Papua dan mendorong West Papua didaftarkan ke komite dekolonisasi PBB," ungkap Yeimo.

Kehancuran hutan Papua yang merupakan nafas bagi planet ini, dihancurkan akibat kolonialisme Indonesia dan kapitalisme global. Hal itu adalah adalah ancaman yang mengerikan dagi masa depan pulau-pulau di Pasifik dari ancaman global warming.

"Tidak ada cara lain, selain membebaskan West Papua dari kolonialisme Indonesia dan kapitalisme global demi menjaga hutan sebagai sumber kehidupan kita," kata Victor tegas.

Ditegaskan, saat ini Indonesia menjadikan Papua sebagai wilayah protektorat yang harus diisolasi dari pantauan internasional selain pemusnahan etnis bangsa Papua secara terbuka maupun tersistematis terus berlangsung di Papua.

Ia meminta para pimpinan negara-negara Pasifik untuk mengirim tim Pencari Fakta untuk menginvestigasi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Indonesia terhadap masyarakat asli Papua.

Yeimo juga memberikan dukungan kepada United Lilberation Movement for West Papua (ULMWP) yang akan hadir mewakili rakyat Papua Barat sebagai observer untuk berperan aktif dalam membicarakan serta menyelesaikan persoalan di kawasan Pasifik secara bersama-sama pada Forum Kepulauan Pasifik (Pasific Island Forum/PIF) di Papua Nugini yang akan berlangsung 7-11 September 2015 mendatang.

Amerika Intervensi Menekan Soal Papua di Pasifik

Jakarta (TT)-- Ternyata negara pemilik perusahaan PT.Freeport Indonesia yang terletak Timika- Papua ini, biang dibalik keputusan pemimpin-pemimpin negara anggota Malanesia, di Pasifik. 

Meskipun solidaritas Pasifik yang tergabung dalam LSM, gereja-gereja, perempuan, partai oposisi makin tumbuh dukungan untuk Papua Barat akan tetapi negara adikuasa ini terus berhasil merasuki hati sehingga para Perdana Menteri di Pasifik ragu untuk mengambil keputusan dukungan ULMWP menjadi anggota Malanesian Sperhead Group  (MSG) dan Forum Pasifik Island (FIP). 

Negara Amerika Serikat seringkali berkemontar menghargai kadulatan Indonesia untuk Papua. Setelah Solomon memberikan dukungan penuh bagi ULMWP menjadi pengamat (observer) di Malanesian Sperhead Group (MSG), Amerika mencari jalan untuk melumpuhkan dukungan dari Solomon kepada Papua Barat yaitu United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Isu ini yang dibangun oleh duta besar Amerika untuk negara Solomon Island yaitu kesejahteraan semakin membaik dengan bantuan otonomi khusus di Papua.

Media onlain THEISLANDSUN.com, edisi Rabu, 3 September 2015 mempublikasikan informasi pertemuan dengan Perdana Menteri Sogavare. Duta besar Amerika Serikat itu menyarankan bahwa Hon Sogavare harus mempertimbangkan mengunjungi Jakarta dalam kapasitasnya sebagai ketua kelompok sub-regional, MSG (MSG).

Ini saran yang perlu dicatat dengan berbagai alasan.

Pertama, Kepulauan Solomon bisa menyelamatkan dirinya terhadap disetiap acara internasional lain berpihak Jakarta pada penyebab Papua Barat. Negara - negara seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris dan Selandia Baru mendukung klaim kedaulatan Indonesia atas Papua Barat.

Tetangga Kepulauan Pasifik seperti Fiji dan Papua Nugini tentu saja mendukung klaim Indonesia atas Papua Barat.

Tentu saja, saya tidak menunjukkan bahwa isu Papua Barat harus diletakkan di bagian belakang kita. Tidak semuanya. Apa yang saya katakan adalah bahwa kita harus bekerja sama dengan Indonesia untuk resolusi damai untuk masalah Papua Barat.

Kedua, Indonesia adalah negara strategis penting di kawasan Asia-Pasifik. Ini adalah anggota yang sangat berpengaruh dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Dengan 251 juta orang, ekonomi dikatakan terbesar di Asia Timur.

Dua poin diatas adalah komentar dari duta besar USA di Solomon mekan dukungan dari Perdana Menteri "Hon Soverage untuk Papua Barat. Komentar ini menunjukan bahwa Amerika Serikat tidak punya hati untuk kemanusiaan. Padahal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua Barat hingga kini di urutan kedua setelah Timur Tengah.